Selamat Datang Di Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM  Kepala Bappeda Kaltim

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung khusus untuk perpustakaan yang terletak di Lantai 2 area gedung PUSIDO Bappeda Prov. Kaltim di jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda. Saat ini, koleksi buku yang dimiliki kurang lebih berjumlah 10.000 buku yang terdiri dari buku tentang perencanaan, pengetahuan, data pembangunan dan hasil pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan semakin berkembangnya era teknologi dewasa ini, Perpustakaan Bappeda Kalimantan Timur terus berbenah dengan memberikan pelayanan prima kepada pengunjungnya melalui cara pengembangan sistem perpustakaan berbasis web dan digital.
Perpustakaan digital (digital library atau electronic library atau virtual library) adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses secara komputerisasi. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak, film mikro (microform dan microfiche), ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain.
Data dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal, maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer. Dengan sistem ini setidaknya memudahkan akses dan menumbuh kembangkan minat baca masyarakat terutama bagi aparatur sipil negara, dan memudahkan dosen, peneliti, pihak swasta, mahasiswa, siswa sekolah dan pengguna lainnya melalui teknologi yang dimilikinya.
Perpustakaan Bappeda Online akan terkoneksi dengan iKaltim yaitu aplikasi Perpustakaan Digital yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur yang telah terbangun terlebih dahulu. Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur senantiasa akan terus berupaya menambah koleksi referensinya dan menjalin kerjasama dengan perpustakaan yang ada di Kalimantan Timur maupun diluar Kalimantan Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan pengelola Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

     Pemerintah Provinsi Kaltim dalam draf Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan bahwa sebuah perpustakaan mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.     

  Koleksi Terbaru

Koleksi - koleksi terbaru katalog Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim

Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Semester 1 Tahun 2020
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Semester 1 Tahun 2020
Draft Analisis Ketimpangan Wilayah Semester 1 Provinsi Kalimantan Timur
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Draft Analisis Ketimpangan Wilayah Semester 1 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2020
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2020
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2020
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2020
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2020
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2020
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2020
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2020
Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Laporan Perekonomian Triwulan I Tahun 2022
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Perekonomian Triwulan I Tahun 2022
Laporan Perekonomian Triwulan II Tahun 2022
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Perekonomian Triwulan II Tahun 2022
Laporan Perekonomian Triwulan III Tahun 2022
Dokumen
0 Views
0 Unduhan
Laporan Perekonomian Triwulan III Tahun 2022

  Koleksi Terpopuler

Koleksi - koleksi terpopuler katalog Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim

Analisis Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2013
Buletin
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Buletin
Dokumen
Dokumen
Buletin

Media

  • Semua
  • Foto
  • Video
Lihat Semua Media

Berita terkini

Lihat Semua Berita
Webinar Inovasi Kebijakan & Program Penanganan Anak Tidak Sekolah: Praktik Baik dari Daerah
Samarinda, (18/12/2020). Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kaltim Hj. Nani Nuraini, ST, MT mengikuti Webinar Inovasi Kebijakan & Program Penanganan Anak Tidak Sekolah: Praktik Baik dari Daerah secara virtual.  Wajib Belajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Pendidikan, hal ini tmerupakan Nawacita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat. Melalui pelaksanaan berbagai program, Pemerintah telah meningkatkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/MI sederajat) yang mencapai 93% di 2017/2018, dan untuk tingkat menengah pertama (SMP/MTS sederajat) mencapai 77% di tahun ajaran yang sama. Namun demikian, mengingat besarnya populasi anak usia sekolah di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya untuk mencapai target Wajar 12 Tahun. Salah satu tantangan terbesar adalah masih besarnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Menurut data Susenas 2017, diperkirakan ada 4,4 juta anak usia sekolah (7 – 18 tahun) yang tidak bersekolah. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) ini bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia Disampaikan oleh Nani Daerah Jawa menjadi penyumbang terbesar untuk Kasus ATS, yang berada pada kelompok keluarga tidak mampu dan daerah pedesaan. Sebagian besar ATS terjadi karena keterkaitan dengan permasalahan ekonomi . Lebih lanjut beliau menjelaskan permasalahan dalam penanganan ATS diantaranya banyak daerah sudah melaksanakan program retrieval, namun pelaksanaan belum berjalan secara serentak, Pelaksanaan program retireval baru berupa program yang ‘insidental’, sehingga keberlanjutan belum optimal; Pelaksanaan program retrieval belum berbasis pada data ATS yang pasti, dan berbasis pada kerangka kerja/sasaran yang direncanakan dengan baik. Nani juga mnyampaikan beberapa praktik baik dari daerah Kabupaten Pangkeb dengan program Kelas Perahu (KP). Kelas Perahu adalah sebuah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang melaut dengan  perahu yang digunakan sebagai tempat belajar  dengan sistem belajar mandiri dan dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya,  dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama. Baca Selanjutnya
Kebijakan Penanganan Covid-19 termasuk dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021
Samarinda, (20/01/2021). Terdapat beberapa new featured dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Derah (PPD) 2021 salah satunya penilaian terkait kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembnagunan daerah. Hal ini disampikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP saat membuka sosialisasi PPD 2021 Tingkat Provinsi secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Ia mengatakan item ini ditambahkan agar penilaian lebih kompeherensip dan adaptif. Selain kebijakan penanganan Covid-19, Taufik juga menyapaikan beberapa fitur penilaian lainnya yaitu Digital evaluation yaitu penguatan sistem melalui aplikasi web-based; Balanced-Grouped-Evaluation yaitu pengelompokan Tim penilai independen berdasarkan keseimbangan komposisi; dan Environment Friendly penilaian yang lebih komprehensif dengan menambahkan item penilaian lingkungan hidup. Taufik juga menjelaskan objek dan ruang lingkup penilaian meliputi proses penyusunan dokumen RKPD 2021, Kualitas Dokumen RKPD 2021, Pencapaian pembangunan tahun 2020 (target daerah, target nasional, dan wilayah setara), dan inovasi pembangunan. Menurut Taufik direncakan penetapan Daerah terbaik pada minggu ke-dua April 2021 dan akan diserahkan pada Musrenbangnas pada April di minggu ke-empat. Beliau menjelaskan proses penilaian mjulai dari penilaian dokumen RKPD dan dokumen inovasi sampai pada penetapan daerah Terbaik dimulai dari akhir Januari hingga April minggu ke-dua 2021 ini. Baca Selanjutnya
Pra Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, (21/04/2021). Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarkan kegiatan Pra Musrenbang.Kegiatan ini di laksanakan secara langsung di hotel Mercure Samarinda dan secara online melalui zoom meeting. Pra Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM dan di hadiri secara langsung oleh Kepala Perangkat Dearah lingkup pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten/Kota, dan jajaran Kepala bidang, Kepala Subbidang lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Tema RKPD pada tahun 2022 adalah “Reformasi structural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN” Dalam arahannya Aswin menuturkan forum ini di maksudkan untuk menyepakati permasalahn pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta menyepakati Program/kegiatan hingga target dari  rancangan  Renja Perangkat Daerah. Aswin menjelaskan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan ini Kalimantan Timur masih menghadapi resiko dan tantangan ekonomi seperti : pemulihan aktivitas ekonomi global, perubahan harga komoditas global, keberhasilan pengendalian pandemic covid 19, pemulihan dunia usaha . serta terbatasnya ruang stimulus fiscal daerah. “berdasarkan hasil estimasi perhitungan kami, diperkirakan kapasitas rill pendanaan Provinsi Kalimantan Timur di Tahun  2022 berkisar anatara Rp 1,97 T, minimnya ruang fiskla ini yang perlu di tindak lanjuti dengan rencana strategi belanja cerdas” ungkap aswin Aswin juga menyampaikan beberapa strategi  pemulihan ekonomi Kaltim tahun 2022 diantaranya upaya percepatan industri hilir, akselerasi sektor pariwisata, pemulihan ekonomi melalui UMKM dan ekspansi fiscal serta menjaga stabilitas ekonomi pangan. “dengan strategis tersebut diharapkan laju pertumbuhan ekonomi Kaltim Kembali bangkit agar upaya peningkatan daya saing daerah  dalam menyambut IKN dapat terwujud” tuturnya. (HumasBappedaKaltim/Fat/Editor : Sukandar, S.Sos) Baca Selanjutnya
Tujuan Utama dari Musrenbang Harus tetap di utamakan
Samarinda, (22/04/2021). Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor membuka secara resmi Musrenbang perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Kegiatan ini menghadirkan narasumber  secara tatap muka Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, serta Menteri PPN/Bappenas yang hadir secara online. Dalam sambutannya Isran menyampaikan bahwa dirinya sangat menyambut baik pelaksanaan Musrenbang perubahan RPJMD sekaligus Musrenbang RKPD terutama kondisi pandemi Covid- 19 ini, beliau mengatakan meskipun saat ini Kaltim masih berada pada kondisi Pandemi namun tujuan dari Musrenbang ini harus tetap di utamakan sehingga perumusan strategi, arah kebijakan, proram dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di bumi etam ini. Isran juga mengatakan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang telah berjalan selama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan Pembangunan. Berkenaan dengan perubahan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Isran secara khusus meminta dukungan DPRD Provinsi Kaltim, menurutnya perubahan  RPJMD adakah sesuatu yang harus dilakukan dikarenakan berbagai isu strategis dan perubahan perubahan perundang-undangan yang belum termuat dalam RPJMD yang telah di tetapkan pada 2019 lalu. “terbitnya Perpres 18 Tahun 2020, Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Pandemi Covid-19, dan permendagri 90 tahun 2019 yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” tutur Isran. Kegiatan Musrenbang ini dirangkaikan pula dengan pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten dan Kota Peraih Penghargaan Pembangunan Kategori Kota dan Kategori Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Isran Noor.     (HumasBappedaKaltim/Fat/Editor : Sukandar, S.Sos) Baca Selanjutnya
Kunjungan Kerja Chief Representative CNTIC in Indonesia MR. Luo Yi dan Rombongan Bhuana Goup
Samarinda, (28/04/2021). Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur didampingi Sekretaris menerima kunjungan kerja Chief Representative CNTIC in indonesia Mr. Lou Yi bersama rombongan Naga Bhuana Group di ruang rapat Renja kantor Bappeda Kaltim. Kunungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan penajaman terhadap proyek-proyek yang di bangun atau dilaksanakan di Kaltim khususnya dalam rangka menyambut IKN. Dari 14 proyek strategis yang dipaparkan oleh kepala Bappeda, Pihak CNTIC menyatakankan ketertarikan terhadap proyek berbasis energi yaitu proyek ketenagalistrikan. Sebagai informasi China National Tecnical Import and Export Corporation (CNTIC) adalah anak perusahaan yang dimiliki China General Tecnology Holding ltd. Yang berfokus pada tiga bidang bisnis energi, infrastruktur dan teknik industri.   (foto : Fatma) Baca Selanjutnya
Tujuan Utama dari Musrenbang Harus tetap di utamakan
Tujuan Utama dari Musrenbang Harus tetap di utamakan Samarinda, (22/04/2021). Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor membuka secara resmi Musrenbang perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Kegiatan ini menghadirkan narasumber  secara tatap muka Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementrian Dalam Negeri, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, serta Menteri PPN/Bappenas yang hadir secara online. Dalam sambutannya Isran menyampaikan bahwa dirinya sangat menyambut baik pelaksanaan Musrenbang perubahan RPJMD sekaligus Musrenbang RKPD terutama kondisi pandemi Covid- 19 ini, beliau mengatakan meskipun saat ini Kaltim masih berada pada kondisi Pandemi namun tujuan dari Musrenbang ini harus tetap di utamakan sehingga perumusan strategi, arah kebijakan, proram dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di bumi etam ini. Isran juga mengatakan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang telah berjalan selama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan Pembangunan. Berkenaan dengan perubahan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Isran secara khusus meminta dukungan DPRD Provinsi Kaltim, menurutnya perubahan  RPJMD adakah sesuatu yang harus dilakukan dikarenakan berbagai isu strategis dan perubahan perubahan perundang-undangan yang belum termuat dalam RPJMD yang telah di tetapkan pada 2019 lalu. “terbitnya Perpres 18 Tahun 2020, Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Pandemi Covid-19, dan permendagri 90 tahun 2019 yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” tutur Isran. Kegiatan Musrenbang ini dirangkaikan pula dengan pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten dan Kota Peraih Penghargaan Pembangunan Kategori Kota dan Kategori Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Isran Noor.     (HumasBappedaKaltim/Fat/Editor : Sukandar, S.Sos) Baca Selanjutnya
Baca Berita Lainnya

Apa Kamu Tahu?

Kebiasaan membaca merupakan hal yang positif bagi perkembangan otak. Oleh karena itu, kaum ibu harus bisa mengajak anak-anak untuk gemar membaca. Caranya, dimulai dari kita yang harus membiasakan membaca agar anak-anak mengikuti.
Koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berjumlah kurang lebih 10.000 buku terdiri dari buku-buku tentang perencanaan, pengetahuan, data-data pembangunan dan buku hasil pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kaltim dalam draf Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan bahwa sebuah perpustakaan mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur senantiasa menambah koleksi refrensinya dan manjalin kerjasama dengan perpustakaan di Kalimantan Timur maupun diluar Kalimanan Timur. Hal itu yang di maksudkan untuk menambah wawasan pengelola Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur senantiasa menambah koleksi refrensinya dan manjalin kerjasama dengan perpustakaan di Kalimantan Timur maupun diluar Kalimanan Timur. Hal itu yang di maksudkan untuk menambah wawasan pengelola Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Aplikasi lainnya

Kunjungi juga aplikasi-aplikasi web lainnya

  • Download Sekarang
  •
9.013

Pengunjung

117

Buku

44

User Terdaftar

71

Total Pembaca