• Cari...

×

• 

  Webinar Inovasi Kebijakan & Program Penanganan Anak Tidak Sekolah: Praktik Baik Dari Daerah

  Kamis, 04 Maret 2021 Muhammad Renaldy

  Samarinda, (18/12/2020). Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kaltim Hj. Nani Nuraini, ST, MT mengikuti Webinar Inovasi Kebijakan & Program Penanganan Anak Tidak Sekolah: Praktik Baik dari Daerah secara virtual.  Wajib Belajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Pendidikan, hal ini tmerupakan Nawacita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat. Melalui pelaksanaan berbagai program, Pemerintah telah meningkatkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/MI sederajat) yang mencapai 93% di 2017/2018, dan untuk tingkat menengah pertama (SMP/MTS sederajat) mencapai 77% di tahun ajaran yang sama. Namun demikian, mengingat besarnya populasi anak usia sekolah di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya untuk mencapai target Wajar 12 Tahun. Salah satu tantangan terbesar adalah masih besarnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Menurut data Susenas 2017, diperkirakan ada 4,4 juta anak usia sekolah (7 – 18 tahun) yang tidak bersekolah. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) ini bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia Disampaikan oleh Nani Daerah Jawa menjadi penyumbang terbesar untuk Kasus ATS, yang berada pada kelompok keluarga tidak mampu dan daerah pedesaan. Sebagian besar ATS terjadi karena keterkaitan dengan permasalahan ekonomi . Lebih lanjut beliau menjelaskan permasalahan dalam penanganan ATS diantaranya banyak daerah sudah melaksanakan program retrieval, namun pelaksanaan belum berjalan secara serentak, Pelaksanaan program retireval baru berupa program yang ‘insidental’, sehingga keberlanjutan belum optimal; Pelaksanaan program retrieval belum berbasis pada data ATS yang pasti, dan berbasis pada kerangka kerja/sasaran yang direncanakan dengan baik. Nani juga mnyampaikan beberapa praktik baik dari daerah Kabupaten Pangkeb dengan program Kelas Perahu (KP). Kelas Perahu adalah sebuah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang melaut dengan  perahu yang digunakan sebagai tempat belajar  dengan sistem belajar mandiri dan dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya,  dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama.

  Baca Selanjutnya
• 

  Diskusi Teknis Wilayah Ekologis Dan Daerah Riparian Pada Kawasan Ibu Kota Negara (IKN)

  Kamis, 04 Maret 2021 Muhammad Renaldy

  Samarinda, (11/01/2021). Kepala subbidang Prasarana Perhubungan Dedy Pudja Wardana, ST dab staff mengikuti kegiatan Evaluasi DAK Bidang Jalan dan Persiapan DAK Bidang Jalan Tahun Anggaran 2022 secara online melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini dihadiri Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kab/Kota Wilayah Jawa Kalimantan. Dalam rangka mendukung kesiapan SKPD dalam proses perencanaan DAK, maka kegiatan verifikasi data teknis sudah dibuka secara online melalui aplikasi SiPDJD per tanggal 15 Januari sampai minggu ke tiga Bulan Agustus yaitu verifikasi pendanaan APBD modal, APBD rutin, konektivitas dan inputing peta SHP. Daerah diminta untuk mempersiapkan alokasi pemeliharaan jalan untuk ruas jalan yang mendapatkan alokasi DAK Disampaikan oleh Dedy pada 2022 mendatang akan dilakukan integrasi data kondisi jalan dan lebar badan jalan dari aplikasi SIPDJD ke aplikasi KRISNA untuk memudahkan Kementerian PUPR memfilter usulan daerah. Lebih lanjut Dedy menyampaikan untuk persiapan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022, Perangkat Daerah diharapkan untuk dapat mempersiapkan readiness criteria yang lengkap agar pada saat proses perencanaan sampai dengan tahap verifikasi di Pemerintah Pusat tidak terkendala.

  Baca Selanjutnya
• 

  Rapat Staf Dilingkungan Bappeda Provinsi Kaltim Tahun 2021

  Kamis, 04 Maret 2021 Muhammad Renaldy

  Samarinda, (05/01/2021). Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin Mempimpin Rapat staff untuk evaluasi program kegiatan Bappeda Provinsi Kaltim di ruang rapat Propeda. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Bappeda Provinsi Kaltim. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi program kegiatan Bappeda Provinsi dan membahas hal-hal yang dianggap perlu seperti SOP surat-menyurat atau penyegaran suasana kerja.

  Baca Selanjutnya
• 

  Kepala Bappeda Menjadi Narasumber Forum Perangkat Derah Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

  Kamis, 04 Maret 2021 Muhammad Renaldy

  Samarinda, (28/12/2020). Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM menjadi narasumber dalam Kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi zoom meeting. Dalam paparannya Aswin mengatakan Forum Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangkaian proses perencanaan, yakni sebagai ruang sinkronisasi untuk merumuskan dan mensinergikan program dan kegiatan antar perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga komitmen pelaksanaannya perlu kita kawal bersama. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar) masih menjadi isu utama pembangunan di Kalimantan Timur, dimana pencapaian pembangunan infrastruktur akan memiliki pengaruh besar terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Terkait infrastruktur Aswin menyampaikan tantangan Kalimantan Timur sebagai Ibu kota Negara (IKN) adalah percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan konektifitas dari – menuju IKN. Aswin menegskan pentingnya keselarasan dalam pelaksanaan program/kegiatan di sektor infrastruktur, baik antara pemerintah provinsi dengan kab/kota maupun lintas/antar perangkat daerah, agar pencapaian pembangunannya tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), namun juga pada level hasil (outcome) dan dampak (impact).

  Baca Selanjutnya
• 

  Kebijakan Penanganan Covid-19 Termasuk Dalam Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

  Rabu, 03 Maret 2021 Muhammad Renaldy

  Samarinda, (20/01/2021). Terdapat beberapa new featured dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Derah (PPD) 2021 salah satunya penilaian terkait kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembnagunan daerah. Hal ini disampikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP saat membuka sosialisasi PPD 2021 Tingkat Provinsi secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Ia mengatakan item ini ditambahkan agar penilaian lebih kompeherensip dan adaptif. Selain kebijakan penanganan Covid-19, Taufik juga menyapaikan beberapa fitur penilaian lainnya yaitu Digital evaluation yaitu penguatan sistem melalui aplikasi web-based; Balanced-Grouped-Evaluation yaitu pengelompokan Tim penilai independen berdasarkan keseimbangan komposisi; dan Environment Friendly penilaian yang lebih komprehensif dengan menambahkan item penilaian lingkungan hidup. Taufik juga menjelaskan objek dan ruang lingkup penilaian meliputi proses penyusunan dokumen RKPD 2021, Kualitas Dokumen RKPD 2021, Pencapaian pembangunan tahun 2020 (target daerah, target nasional, dan wilayah setara), dan inovasi pembangunan. Menurut Taufik direncakan penetapan Daerah terbaik pada minggu ke-dua April 2021 dan akan diserahkan pada Musrenbangnas pada April di minggu ke-empat. Beliau menjelaskan proses penilaian mjulai dari penilaian dokumen RKPD dan dokumen inovasi sampai pada penetapan daerah Terbaik dimulai dari akhir Januari hingga April minggu ke-dua 2021 ini.

  Baca Selanjutnya